:)
Selamat Membaca...Semoga Bermanfaat.
Kajian Ekonomi Islam, Mikro-Makro Islam

Pengeluaran Negara Dalam Islam


Oleh: Anas Malik

  Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluiaran pemerintah. Sebagai suatu panduan pokok bagi pengeluaran publik, teori pengeluaran Islam memakai kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah guna menghindari potensi-potensi inefisiensi pengeluaran, dan juga norma-norma konsumsi Islam, serta dijadikankaidah rasionalitas bagi pengeluaran Negara. Menurut Asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra Enam kaidah tersebut adalah:1

  1. Kriteria pokok bagi semua alokasi pengeluaran harus digunakan untuk kemashalatan rakyat.

  2. Penghapusan kesulitan dan kerugian harus di dahulukan dari pada penyediaan kenyamanan.

  3. Kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus di dahulukan dari pada kemaslahatan minoritas yang lebih sedikit.

  4. Suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan suatu pengorbanan atau kerugianyang lebih besar dapat dihindarkan dengan memaksakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.

  5. Siapapun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya.

  6. Sesuatu hal yang wajib ditegakan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Kaidah-kaidah diatas dapat membantu dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Di antara tujuan pembelanjaan dalam pemerintah Islam.2

  1. Pengeluaran demi memenuhi hajat masyarakat.

  2. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.

  3. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.

  4. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.

  5. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

Sebagaimana halnya penerimaan, pengeluaran Negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri yakni sebagai berikut.3

  1. Tujuan pengeluaran Negara telah ditetapkan oleh Allah swt

  2. Apa bila ada kewajiban tambahan , maka ia harus digunakan untuk tujuan semula kenapa harus dipungut.

  3. Ada pemisihan adntara pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta atau disaat tidak adanya harta.

  4. Pengeluaran negara harus hemat

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian.4

  1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.

  2. Belanja umum yang dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.

  3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaanya.

Footnote:

1 Umer Chapra, Masa Depan Ilmu EKonomi ; Sebuah Tinjauan Islam, Alih Bahasa : Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Perss dan Tazkia Institute, Jakarta, 2000, hlm.285

2 Mustafa Edwin Nasution, Dkk, Pengenalan Eksklusife Ekonomi Islam, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.224

3 Gusfahmi, op.cit., hlm.14

4Ibid

About Anas Malik

Ekonomi Syariah solusi untuk Perekonomian dunia

Diskusi

Belum ada komentar.

Kritik dan Saran

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pos-pos Terbaru