:)
Selamat Membaca...Semoga Bermanfaat.
Mikro-Makro Islam

Sistem Desentralisasi Fiskal Indonesia


Oleh: Anas Malik,SEI

Ketika kita berbicara kebijakan publik, bukan hanya menyangkut kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi lebih terkait dengan tujuan bersama, kepentingan umum, atau kepentingan khalayak. Rencana tindakan yang disebut kebijakan itu selanjutnya dilaksanakan dengan berbagai keputusan dan tindakan. Kebijakan publik dapat dirumuskan secara mudah sebagai jumlah aktivitas pemerintah, apakah secara langsung atau melalui instansi tertentu, yang berpengaruh terhadap kehidupan warga negara.1 definisi ini tentu merangkum apa yang disebut pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan Indonesia.

Sebagai sebuah negara dengan penduduk yang beraneka ragam, Indonesia hanya akan dapat dikelola secara efektif secara desentralisasi. Yang lebih penting lagi, beberapa perubahan yang terjadi di tanah air kecendrungan kearah demokrasi dimana desentralisasi merupakan salah satu unsur pokok, ditetapkanya landasan hukum bagi hubungan pusat ke daerah, keberhasilan beberapa daerah dalam mengorganisasi diri berhadapan dengan pemerintah pusat, serta masyarakat madani (civil society) yang makin berkembang kesemuanya menciptakan yang tak terelakan kearah tata pemerintahan yang lebih desentralisasi.2

Dalam rangka mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah harus benar-benar sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas daerah. Untuk itulah, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pilihan yang paling tepat, karena telah menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah. Payung hukum dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Kedua UU ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Penggantian UU tersebut tidak terlepas dari diterbitkannya paket undang-undang di bidang keuangan Negara, yang antara lain mengatur mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. 3

Gagasan Dasar desentralisasi fiskal adalah penyerahan beban tugas pembangunan, penyediaan layanan publik dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepemerintah daerah sehingga tugas-tugas itu akan lebih dekat kemasyrakat.4

Menurut Bahl dan Linn berpendapat bahwa ada tiga argumentasi yang dapat dikemukakan mengenai pentingnya desentralisasi fiskal yaitu:5

  1. Jika unsur-unsur belanja dan tingkat pajak ditentukan pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat pada masyarakat, maka layanan publik di daerah akan dapat diperbaiki dan masyarakat akan lebih puas dengan layanan yang diberikan pemerintah

  2. Pemerintah daerah yang lebih kuat akan menunjang pembangunan bangsa karena betapa pun masyarakat lebih muda mengidentifikasi diri dengan pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat.

  3. Keseluruhan mobilisasi sumber daya akan bertambah baik karena pihak pemerintah daerah dapat lebih tanggap dan mudah menarik pajak dari sector-sektor ekonomi yang tumbuh cepat jika dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. Kebijakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah masih sangat terbatas, hal tersebut tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum optimal, khususnya bagi kabupaten/kota.

Dalam rangka penguatan taxing power daerah saat ini. Pemerintah telah membuat Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Transfer ke Daerah direalisasikan dalam bentuk transfer Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi transfer ke daerah terus meningkat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001. Pada tahun 2005 alokasi transfer ke daerah sebesar Rp150,5 triliun dan terus meningkat hingga menjadi Rp309,3 triliun pada APBN-P tahun 2009, atau tumbuh rata-rata sebesar 27,1 persen per tahun.6

Transfer ke daerah tersebut di atas, mempunyai prinsip dan tujuan antara lain untuk:7

  1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiskal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiskal imbalance)

  2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah

  3. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional

  4. Membentuk tata kelola pelaksanaan Transfer ke Daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, adil, transparan, dan akuntabel

  5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Perubahan kebijakan desesentralisasi di Indonesia tampaknya akan terus bergerak bolak-balik dari tendensi ke desentralisasi dan resentralisasi. Namun demikian, keseluruhan akan cenderung mengikuti jalur kearah desentralisasi.8

Dalam konteks pendanaan desentralisasi, hal yang sangat krusial untuk dilihat adalah efektivitas dana yang semakin besar bergulir ke daerah dibelanjakan oleh daerah dan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dipengaruhi oleh kebijakan belanja masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan belanja pemerintah daerah dapat tercermin dari besaran alokasi belanja untuk tiap fungsi dan jenis belanja. Berdasarkan fungsi, pada tahun 2009 belanja daerah yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum menempati urutan teratas yaitu 33,7 persen dari total belanja daerah, dan belanja daerah yang digunakan untuk mendanai fungsi pendidikan mencapai 26 persen, fungsi perumahan dan fasilitas umum 17,1 persen, dan fungsi kesehatan 8,8 persen. Sementara itu, berdasarkan jenis belanja, maka porsi belanja pegawai untuk kabupaten/kota masih menempati peringkat tertinggi yaitu mencapai 44,8 persen di tahun 2010, belanja modal mencapai 21,7 persen dan belanja barang 18,5 persen, serta sisanya sebesar 15,1 persen untuk jenis belanja lainnya.9

Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan secara tepat waktu guna mempercepat realisasi belanja daerah. Keterlambatan realisasi belanja daerah dapat berimplikasi pada penumpukkan dana daerah yang belum terpakai dan kemudian ditempatkan dalam bentuk investasi jangka pendek pada sektor perbankan, yang selanjutnya ditempatkan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).10

Percepatan penetapan APBD dan realisasi belanja daerah harus dibarengi dengan peningkatan kualitas belanja daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah dapat dilakukan mulai dari sisi perencanaan sampai dengan pelaksanaan APBD. Dari sisi perencanaan dapat dilakukan melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja, penganggaran terpadu, dan penganggaran dengan kerangka pengeluaran jangka menengah. Dengan ketiga pilar penganggaran tersebut akan terlihat secara jelas hubungan antara pengalokasian anggaran dengan target-target yang dituju, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka menengah. Selanjutnya, dari sisi pelaksanaan dapat dilakukan antara lain melalui percepatan proses dokumen pelaksanaan anggaran, perbaikan kualitas pengadaan barang dan jasa, perbaikan manajemen aset, dan peningkatan disiplin anggaran.11

Kebijakan desentralisasi fiskal ke depan diarahkan pada upaya untuk melakukan penguatan taxing power daerah, reformulasi transfer ke daerah, dan sinkronisasi dana desentralisasi dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Di sisi belanja, upaya peningkatan efektivitas pengeluaran APBD akan dilakukan melalui percepatan penetapan APBD, dan peningkatan kualitas belanja APBD. Pada akhirnya, keberhasilan desentralisasi fiskal dalam mendorong pembangunan daerah harus didukung pula oleh peran masyarakat maupun sektor swasta dan penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, serta dengan memperhatikan adanya pengaruh dari dinamika perkembangan ekonomi global.

Kebijakan desentralisasi akan berhasil jika aparat pemerintah daerah cukup terlembaga sehingga mampu menciptakan tata pemerintahan yang demokratis. Sekalipun masih banyak perselisihan toritis antara mereka yang mengikuti pendekatan teknokratis dan pendekatan politisi mengenai desentralisasi, kiranya sebagian besar pakar sepakat bahwa faktor politisi akan mempengaruhi persepsi tentang desentralisasi.12

Berdasarkan persepektif tujuan dari desentralisasi, Samoff dengan jelas mengatakan bahwa, “Desentralisasi hanya akan efektif jika ia sejalan dengan kepentingan-kepentingan dari mereka yang diharapkan melaksanakan dan memperjuangkannya”.13

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia agar dapat mensinergikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan politik yang terangkum dalam kebijakan fiskal agar dapat menghasilkan output yang baik untuk pembangunan nasional, apa lagi Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia sangat memerlukan desentralisasi fiskal sebagai pemerataan pendapatan negara di setiap daerah serta memberikan wewenang daerah untuk dapat memanfaatkan daerahnya.

Implikasi keuangan pusat dan daerah pada satu sisi mendukung pembangunan nasional disisi lain untuk memfasilitasi pembangunan nasional, disisi lain memfasilitasi pembangunan daerah yang dijalankan dibawah skema otonomi daerah. Sudah tentu otonomi daerah bukan kemerdekaan, tetapi proses pengaturan oleh pusat tidak dimaksudkan untuk mengembalikan sentralisme otoriter. Pembayaran dimaksudkan agar terjadi keadilan dalam pembagian sumber daya bagi kepentingan nasional dan bagi kepentingan daerah. Skema otonoi pada dasarnya bukan sekedar mengenai pengaturan kembali hubungan kekuasaan melainkan juga perlu menyentuh dimensi “ pembiayaan” ekonomi. 14

Footnote:

1 Guy B. Peters, American Publik Policy: Promise and Performance, Chatham House Publishers, Inc, New Jersey, 1996, hal.4

2 Wahyudi Kumorotomo. Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana, Jakarta, 2008, hal.369-3670

3 Nota Keuangan dan Anggran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Kebijakan Desentralisasi Fiskal. Hal.1

4 Wahyudi Kumorotomo.op,cit., hal.6

5 Roy Bahl and Johannes Linn, Urban Publik Finance In Developing Countries, Oxford University Press, New York, 1992, hal.386

6 Nota Keuangan dan Anggran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, op.cit,. Hal.1

7Ibid.

8 Wahyudi Kumorotomo. op.cit, hal.369

9 Nota Keuangan dan Anggran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, op.cit,. Hal.2

10 ibid

11 Ibid

12 Wahyudi Kumorotomo. Op.cit, hal.4

13 J.Samoff, Decentralization The Politics of Interventionism, dalam Kent Eaton, Political Obstacles to Decentralization Evidence From Argentina and the Philippines, Development and Change, Vol. 32, 2001, hal.523

14 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.4

About Anas Malik

Ekonomi Syariah solusi untuk Perekonomian dunia

Diskusi

Belum ada komentar.

Kritik dan Saran

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pos-pos Terbaru