:)
Selamat Membaca...Semoga Bermanfaat.
Mikro-Makro Islam

Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab dalam analisa komperatif Fiskal Indonesia….( Bagian 1)


Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (syumul). Kesempurnaan ajaran Islam, dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu’amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya.

Al-Qur’an secara tegas mendeklarasikan kesempurnaan Islam tersebut. Ini dapat dilihat dalam beberapa ayat, seperti pada surat Al An’am ayat 38, “Sedikitpun tidak kami lupakan di dalam kitab suci Al-Qur’an (QS. 6:38); surat Al-Maidah ayat 3 “Pada hari ini Kusempurnakan bagi kamu agamamu dan Kusempurnakan bagi kamu nikmatku dan Aku ridho Islam itu sebagai agama kamu”. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, “Kami menurunkan Al-Qur’an untuk menjelaskan segala sesuatu” (QS.16:89).[1]

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isi-nya merupakan amanah Allah SWT yang di berikan untuk manusia sebagai khalifah di muka bumi agar di gunakan sebaik-baiknya bagi kesejahtraan manusia bersama,untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya.petunjuk tersebut meliputi segala sesuatau yang di butuhkan manusia baik akidah, akhlak , maupun syariah.[2]

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat .Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.[3]

Bertitik tolak dari prinsip tersebut, Nabi Muhammad SAW Saw menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Dalam kerangka yang sama dengan Al-quran, mayoritas hadis Nabi tersebut juga tidak bersifat Absolute, terutama yang berkaitan dengan muamalah. Dengan kata lain, kedua sumber utama hukum Islam ( Al-Qur’an dan Hadits )hanya memberikan berbagai prinsip dasar yang harus di pegang oleh umat manusia selama menjalani kehidupan di dunia. Adapun untuk merespon perputaran zaman dan mengatur kehidupan duniawi manusia secara terperinci, Allah Swt menganugerahi akal pikiran manusia.[4] Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW Saw bersabda:“Kamu lebih mengetahui urusan keduniaanmu’(HR.Muslim)

Maka dari itu, Islam sebagai agama yang rahmat lil ‘alamin tidak hanya memberikan perhatian kepada masalah ‘ubudiyah, tetapi juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah mu‘amalah. Banyaknya ayat Al-Qur’an, yang menjelaskan, bahkan memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi. Hal ini dikarenakan, hasil aktifitas ekonomi dalam pandangan ajaran Islam mempunyai kaitan erat dengan rahmat Allah SWT. yang dilimpahkan kepada umat manusia. Pemikiran tentang ekonomi Islam telah ada sejak Nabi Muhammad SAW SAW.

Sistem ekonomi yang di terapkan oleh Rasulullah Saw, berakar dari prinsip qur’ani. Al-Qur’an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah ( petunjuk ) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya.termasuk di bidang ekonomi.[5]

Keberhasilan ekonomi pemerintah umar, di samping keberhasilan-keberhasilan di bidang lainya, tidak mungkin terwujud apa bila tidak di dukung oleh sumber-sumber ekonomi yang potensial. Timbul keinginan untuk tahu apa saja yang menjadi faktor pendukung kebijakan ekonomi yang di jalankan pada masa Umar bin Khattab? Yang dapat di jadikan dasar yang kokoh bagi pembangunan Negara, ini tentu menarik untuk kita ketahui.

Strategi yang di pakai oleh Amirul mukmin Umar Bin Khatab adalah dengan cara penanganan urusan kekayaan Negara, di samping urusan pemerintahan. Khalifah adalah penaggung jawab rakyat, sedangkan rakyat adalah sumber pemasukan kekayaan Negara yang manfaatnya kembali kepada mereka dalam bentuk jasa dan fasilitas umum yang di berikan Negara. Maka jika kekayaan umum ini tidak di berikan kepada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan tidak di kembalikan kepada mereka sesuai dengan hak-nya, berati pemimpin itu belum memberikan hak sesuai tuntunan rakyatnya.[6]

Pada masa umar juga di bangun dewan-dewan peradilan, dewan statitik, kharaj ( pajak tanah ), lalu di bangunya dewan pos Baitul mall dan percetakan uang. Di sini yang menarik di ketahui adalah tentang Baitul mall. Cikal bakal lembaga Baitul Mall yang telah di cetuskan dan di fungsikan oleh Rasullah Saw dan di teruskan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, semakin di kembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen, pembangunan institusi Baitul Mall yang di lengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang di berikan oleh khalifah Umar bin Khattab kepada dunia Islam dan kaum muslimin.[7]

Apa yang di terapkan oleh umar pada masa dahulu adalah serupa apa yang di lakukan oleh pemerintah Negara-Negara Barat sekarang, di mana pemimpin mengatur Negara langsung memeriksa kantor strategi pertahanan Negara, juga kepala Negara mengikuti proses restrukturisasi stabilitas umum dan progam ekonomi Negara, ia di beri kesempatan untuk memberi perhatian dan pengawasan sirkulasi ekonomi.[8] Oleh karena itu, Negara-Negara barat juga banyak yang apresiasi terhadap Umar bin Khattab, yang mengadopsi sistem pemerintahan dan kebijakan ekonomi Umar bin Khattab sebagai referensi kebijakan ekonomi saat ini. Maka dari itu orang-orang barat menjuluki umar sebagai the Saint Paul Of Islam.[9]

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, banyak sekali di lakukan berbagai reformasai kebijakan, khususnya di bidang ekonomi sala-satu instrument kebijkan fiscal yang beliau lakukan seperti kepemilikan tanah, menetapkan objek zakat tambahan, Ushr, kharaz, jizyah, Dan sebagainya.[10]

Meskipun kebijakan yang di ambil untuk stabilitas ekonomi pemerintah masa khalifah Umar bin Khattab tidak pernah memakai istilah Kebijakan Fiscal(Fiscal Policy), tetapi fiscal yang di maksud di sini sudah pernah di jalankan oleh khalifah Umar bin Khattab, walaupun kata fiscal itu sendiri baru di perkenalkan pada abad ke 20M oleh John M. Keynes pada tahun 1936 menerbitkan bukunya yang terkenal The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku Keynes ini merupakan peletak dasar diberlakukannya kebijakan fiskal oleh Negara yang pada saat itu digunakan untuk mengatasi depresi ekonomi terutama di Amerika Serikat.

Jauh sebelum Keynes mencanangkan kebijakan fiskal untuk mengelola keuangan Negara, distribusi kekayaan, dan menciptakan kesejahteraan, Umar bin bin Khattab telah membuktikan bahwa tak satu pun rakyatnya merasa kekurangan karena kesejahteraan yang merata. Kisah ini jelas memberikan gambaran bahwa kebijakan Umar bin bin khattab berhasil membangun kejayaan pada awal permulaan Islam

Maka dari itu. Jika kita lihat saat ini, dari sudut pandang Ekonomi modern, terutama di Indonesia yang menjadikan kebijkan fiscal sebagai pengaturan pendapatan dan pengeluaran Negara untuk mengoptimalakan peran Negara dalam kesejahtraan dan kemakmuran rakyat, terutama dalam masalah manajamen keuangan Negara. Agar tidak mengalami deficit anggaran. Maka di perlukan kebijakan khusus yang dapat mengatasi permasalahan ini yaitu melalui kebijakan fiskal

Di Indonesia pengelolaan keuangan Negara di bawah naungan Mentri Keuangan atau Departemen Keuangan sebagai pelaksana teknis dalam penetapan kebijakan fiscal. Dalam UU Keuangan Negara Pasal 7 ayat 1 disebutkan kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara di gunakan untuk mencapai tujuan berNegara. Selanjutnya untuk mencapai ber-Negara tersebut, setiap tahun di susun APBN, dan APBD. APBN dan APBD di susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan kemampuan untuk menghimpun pendapatan Negara, Prinsip pengelolaan fiskal yang hati-hati berkesinambungan menghendaki adanya keseimbangan fiscal ( Balanced budget ). Namun demikian, dalam keadaan tertentu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjalankan surplus atau defisit sesuai kondisi keuangan Negara atau daerah yang bersangkutan.[11]

Dengan demikian inti dari kebijakan fiskal (fiscal policy) antara dunia Islam dan dunia konvensional sama yaitu pengaturan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Negara serta mobilisasi sumber daya, menjaga stabilitas dengan tujuan mengupayakan kesejahteraan umum. Akan tetapi ketika pembahasannya pada tataran praktek maka terdapat jurang perbedaan diantaranya adalah sumber hukumnya yang dijadikan acuan, komponen-komponen fiskal itu sendiri, metode-metode yang digunakan baik dalam proses mobilisasi sumber daya, pengaturan pengeluaran dan penerimaannya. [12]

Kesuksesan umar dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam bidang ekonomi, ternyatanya mampu menjawab bahwasanya sistem ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Al-hadits yang di ilhami keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, bisa di aplikasikan dalam kehidupan ber-Negara, sehingga musnahlah, apa yang di katakan barat saat ini bahwasanya Islam adalah penyebab kemunduran suatu Negara dengan realitas banyak Negara Islam yang terbelakang dari sektor ekonomi.

Bersambung……. (akan dikaji lebih rinci lagi dalam bentuk sub-sub pembahasan..)

Footnote.

[1] Seminar dan Lokakarya(SEMILOKA), Penyusunan kurikulum progam study Ekonomi Islam Se-Perguruan Tinggi Muhamadiyah, Surakata, 13-14 Februari 2009
[2] Muhammda syafi’I Antonio, Bank Syariah ,Dari teori kr praktek,Gema Insani, Jakarta, 2005 ,cet IX, Hlm.3
[3]Ibid., hlm.4
[4] Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Raja Grafindo. Jakarta, 2006, hlm.6
[5] Ibid,. Hlm.28
[6] Quthb Ibrahim Muhammad, As-Siyaasah Al-Maaliyah li Umar bin Khattab, Alih bahasa oleh, Ahmad Syarifuddin Shalleh, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab, Pustaka Azam, Jakarta, 2002,Hal.20
[7] M.A. Sabzwari,Op.cit,.hlm. 51
[8] Ibid
[9] M.A. Sabzwari, Economic and Fiscal System During Khilafat E-Rashida, Dalam Journal of Islamic and Finance, Karachi, Vol.2, No.4, 1985, hlm.51

[10] Gusfahmy, Pajak menurut Syariah, Raja Grafindo Persada,Jakarta,2007,hal.73

[11] Ani Sri Rahayu, Op,Cit,.Hal.314
[12] Rasiam.Ibid

About Anas Malik

Ekonomi Syariah solusi untuk Perekonomian dunia

Diskusi

Belum ada komentar.

Kritik dan Saran

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pos-pos Terbaru