:)
Selamat Membaca...Semoga Bermanfaat.
Mikro-Makro Islam

Kajian Ekonomi Makro Umar bin Khattab Dalam Analisis Perekonomian Indonesia (Part 2 )


Oleh: Anas Malik.SE.I

Keyword: Kebijakan dan Perencanaan Ekonomi Umar Bin Khattab

Arah Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab

Dalam sambutanya ketika diangkat menjadi khalifah, beliau mengumumkan kebijakan ekonomi yang akan dijalankannya. Sambutanya dimulai dengan memuji Allah SWT dan mengucapkan rasa syukur kepadanya, lalu membacakan shalawat kepada Rasulullah SAW, serta menyebut nama Abu Bakar dan membacakan istighfar untuknya. Kemudian beliau berkata :

“Wahai rakyatku, sesungguhnya hak seseorang atas sesuatu tidak perlu diperhatikan selama dalam kemaksiatan, aku tidak menemukan cara untuk harta ini ( Harta kekayaan negara) dan menjadikan suatu kemashlatan kecuali melalui 3 cara; yaitu diambil dengan cara benar, diberikan sesuai dengan haknya dan kemudian mencegah dari kebatilan.”

sesungguhnya aku dan harta kalian adalah seperti memilihara anak yatim, kalau aku telah berkecukupan maka aku tidak akan memakainya, dan bila aku kekurangan maka aku akan memakainya dengan jalur yang benar. Aku tidak akan membiarkan seseorang pun menzhalimi yang lain atau memusuhinya, sampai aku dapat membanting pipi yang satu di tanah dan akan meletakan kakiku dipipi yang lain sehingga ia mau mendengarkan kebenaran.

Mengenai hak kalian, wahai rakyatku ! maka tuntutlah hakmu kepadaku, aku tidak akan mengambil apapun dari hasil kharaj kalian dan tidak akan mengambil harta fai’ yang diberikan Allah kepada kalian. Hak kalian atas harta yang aku jalankan tidak akan aku keluarkan kecuali sesuai dengan haknya. Maka telah menjadi tugasku untuk memberikan tambahan pemberian dan rezeki bagi kalian dan menutup hutang-hutang kalian, insyaAllah.[1]

Dari pidato tersebut bahwa kebijakan Umar bin Khattab menggunakan dasar-dasar sebagai berikut:[2]

a. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar, dan tidak mengambil hasil dari kharaj atau harta fai’ yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang benar.

b. Negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya, dan Negara menambahkan subsidi serta menutup hutang.

c. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Seorang penguasa tidak mengambil harta umum kecuali seperti pemungutan harta anak yatim. Jika dia berkecukupan, dia tidak mendapat bagian apapun. Kalu dia membutuhkan, maka dia memakai dengan jalan yang benar.

Kebijakan Umar dalam memploklamirkan kebijakan ekonominya sangat tepat sesuai dengan kondisi perekonomian pada saat itu, sesudah pasca masa pemerintahan Abu Bakar. Umar sangat berhati-hati dalam urusan harta kekayaan negara. Sehingga beliau sangat teliti dalam urusan harta kekayaan negara.

Negara harus teliti dalam menetapkan pengambilan bermacam-macam pajak, maka hendaknya dipakai dasar keadilan dalam perpajakan, yaitu dengan mengambil dari setiap individu menurut kadar kemampuan, bagi yang tidak mampu agar dibebaskan dari pajak. Ketika negara mengambil kewajiban pembayaran dari harta lainya yang diwajibkan Allah SWT, seperti zakat dan Jizyah maka harus menurut ukuran yang telah ditetapkan dengan benar karena semua itu telah ditentukan oleh Allah SWT.[3]

Dalam pengarahan kebijakannya. Umar bin Khattab menghimbau kaum muslimin untuk memperbaiki ekonomi mereka dengan melakukan kegiatan yang produktif, dimana beliau menyampaikan pembicaraan demikian itu kepada rakyatnya yang dekat dan juga yang jauh. Diantara riwayat yang berkaitan tentang hal ini, bahwa ketika Abu Dzibyan Al-Asadi datang dari Irak, Umar bertanya kapadanya tentang jumlah gajinya, ketika Umar diberitahukannya, maka Umar menghimbaunya agar menggunakan sebagian gajinya diinvestasikan dalam sebagian aktifitas yang produktif, dan berkata kepadanya, “Nasehatku kepadamu, dan kamu berada di sisiku, adalah seperti nasehatku terhadap orang yang ditempat terjauh dari wilayah kaum muslimin. Jika keluar gajimu, maka sebagian agar kaubelikan kambing, lalu jadikanlah didaerahmu, dan jika keluar gajimu selanjutnya, belilah satu atau dua ekor, lalu jadikanlah sebagai harta pokok ”.[4]

Tugas dan tanggung jawab ini bisa dicerminkan dengan intervensi negara dalam kehidupan sosio-ekonomi. Negara memiliki hak untuk masuk dalam kehidupan ekonomi masyarakat demi mewujudkan kesejahtraan bersama dengan menjalankan kebajikan dan menghilangkan kerusakan. Amal ma’ruf nahi munkar dengan pelarangan riba, mencegah penimbunan (ikhtiar), menghilangkan segala bentuk transaksi dan mengatur transaksi perniaagaan masyarakat. Dalam kehidupan ekonomi, Islam mengakui adanya kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Namun demikian kebebasan ini tidak bersifat mutlak, kebebasan yang dibatasi dengan kemashlatan individu dan masyarakat publik.[5]

Hal inilah yang dijlanakan Umar dalam kebijakan ekonominya, Umar sangat keras terhadap orang yang melakukan kebatilan, tidak ada masyarakat yang terdzolimi, sehingga arah kebijakan ekonomi tepat sasaran yaitu masyarakat yang sejahtra.

Setelah Abu Bakar RA meninggal, tentara Islam diperkirakan akan mengalami kemenangan atas Irak dan Syam, meskipun penguasaan tersebut bukan melalui perang tetapi melalui perdamaian, maka dengan kemenangan tersebut wilayah negara Islam akan semakin luas. Perluasan itu memerlukan usaha yang keras dan kontinu, baik optimalisasi devisa negara, perencanaan sistem ekonomi, anggaran, operasional kerja atau pengawasannya. Semua itu mengharuskan adanya pembaharuan dalam sistem ekonomi, maka hal ini yang diupayakan oleh Umar bin Khattab Ra dan bahkan Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa Umar adalah seorang Reformis. Dari Aisyah Ra, Rasulullah SAW bersabda “Telah ada didalam umat itu para reformis dan dimasa kalian, Umarlah orangnya.” (Mutatafaq ’alaih). [6]

Reformasi yang dilakukan oleh Umar teraplikasikan dalam berbagai bentuk yang lebih kompherensif dalam berbagai bidang, salah-satu reformasi dalam bentuk ekonomi adalah mengembangkan perangkat ekonomi dengan cara pengaturan, pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan harta Negara, perbendaharaan negara, dan sebagainya.

Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro

Ketika daerah kerja ekonomi bertambah luas dimasa Umar bin Khattab, aktivitas ekonomi Islam membutuhkan kantor pusat. Agar adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (gubernur) berjalan dengan baik. Maka Umar mendirikan diwan (lembaga) untuk tujuan itu, yaitu diwan pengeluaran dan pembagian yang khusus menangani devisa umum negara. Pendirian diwan ini di ikuti oleh para pemimpin negara Islam sesudahnya. Mereka mendirikan berbagai macam Diwan untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi negara atau kegiatan lainya.

Kata dewan berasal dari bahasa Persia, yang artinya kumpulan berkas. Didalamnya tertulis nama-nama orang-orang yang berhak mendapatkan gaji. Artikulasi kata ini kemudian berkembang dari lama-kelamaan dipakai tempat sebagai tempat penyimpanan dokumen negara, kemudian digunakan di kantor-kantor yang ditempati para penanggung jawab dokumen itu. Jadi dewan adalah dokumnetasi data-data orang-orang yang diberi gaji, tentara atau lainya dengan menyebutkan jumlah gaji didepan nama mereka.[7]

Pada masa khalifah Umar bin Khattab membentuk dua diwan yaitu:[8]

a. Diwanul Jund yaitu untuk mendaftarkan para anggota tentara dan urusan-urusan yang lainya

b. Diwanul Kharaj yaitu untuk mengurusi pengeluaran dan pemasukan devisa Negara.

Pendirian Dewan keuangan (dewan kharaj) dalam Islam adalah satu proyek yang selalu mengenang nama Umar bin Khattab. Sebelum Umar mengenal sama sekali apa itu diwan. Maka ketika harta bertambah dan melimpah, Umar menginginkan perencanaan pembagian harta tersebut untuk rakyat. Beliau meminta pendapat kepada rakyat. Kemudian seseorang berkata kepada beliau, “saya melihat orang-orang non Arab membuat dewan-dewan, maka buatlah untuk kami diwan-diwan”

Umar menetapkan Usman dan Ali menjadi pembantu-pembantu utamanya (wajir), Umar mengurus pemerintahan umum dan kesejahtraan, sementara Ali pengurus kehakiman, surat menyurat dan tawanan perang.[9] ia juga mengangkat Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Arqam sebagai Sekertaris Negara.[10]

Perlu diketahui bahwa jabatan, pengumpulan pajak ini baru terbentuk pertama kalinya dalam Negara ketika kekuatan dan superioritas, serta kepentingan mereka didalam berbagai aspek kedaulatan dan didalam tata administrasi yang efesien telah tegak dengan kokohnya. Orang pertama yang menciptakan Diwan di Negara Islam adalah Umar bin Khattab, pada mulanya departemen (diwan) pajak tanah (kharaj) dan pengumpulan pajak ( jibayat) setelah datangnya Islam dibiarkan seperti bentuk yang ada sebelumya, diwan di Irak dengan bahasa Persia dan di Syiria dengan bahasa Yunani Byzantin. Sekertaris diwan disana adalah warga Negara muslim yang berasal dari kedua golongan tersebut. Lalu, dengan munculnya Abdul Malik bin Marwan , bentuk Negara berubah menjadi kedaulatan (mulk). Rakyat berpindah dari standar hidup padang pasir yang rendah, kepada budaya menetap yang mewah, dan dari kesederhanaan buta huruf kepada kepiawaian aksarawi.[11]

Dengan adanya diwan, Maka kebijakan ekonomi makro pada masa Umar dapat terkordinasi dengan baik. Seperti halnya lembaga-lembaga atau depertemen pemerinahan saat ini perlu adanya sinergisitas yang bersamaan. Agar progam yang ingin dilakukan atau dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Umar sangat tahu apa yang menjadi arah perencanaan ekonominya agar setiap masyarakatnya dapat menikmati kesejahtraan. Hal ini bisa kita dilihat sewaktu Umar bin Khattab membagi alokasi pengeluaran pemerintah kedalam 3 bagian yaitu;

a) Alokasi zakat

b) Alokasi dana Jizyah,Usury, kharaj

c) Alokasi dana Ghanimah.

Dari seluruh alokasi, 2 bagian alokasi pengeluaran pemerintah yang Pro langsung kepada rakyat yaitu Zakat dan Ghanimah. Sedangkan untuk Kharaj, Usury dan Jizyah lebih ke pembangunan untuk membiaya fasilitas negara. Walaupun semuanya adalah bertujuan untuk kesejahtraan rakyat. Dengan adanya pembagian yang matang ini, maka pengawasan (controlling) dari Khalifah kepada pejabat negara baik yang ada di pusat dan provinsi dapat terkontrol dengan mudah dan termanajament dengan baik sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan oeh rakyat.

FootNote

[1] Quthb Ibrahim Muhammad, As-Siyasah Al-Maaliyah Li Umar Bin Khattab, Alih Bahasa, Ahmad Syarifudin Shaleh, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002, 7hlm.34
[2] Ibid
[3] Ibid
[4] Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, op.cit., hlm.4
[5] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Al-Idarah Fi Al-Islam, Alih Bahasa Dimyaudin Djuwaini, Manajament Syariah: Sebuah konsep kajan historis dan kontemporer, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.21
[6] Quthb Ibrahim Muhammad, op,cit.,hlm.25
[7] Quthb Ibrahim Muhammad. Op.cit., hal.150
[8] Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hal.64
[9] Ibid., hal.63
[10] Ibid.
[11] Ibn Khaldun, op.cit, hal.301

About Anas Malik

Ekonomi Syariah solusi untuk Perekonomian dunia

Diskusi

Belum ada komentar.

Kritik dan Saran

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pos-pos Terbaru